Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengimbau agar anti korupsi dijadikan mata kuliah dasar yang wajib di perguruan tinggi seluruh Indonesia.
Menurutnya, pemberantasan korupsi harus dimulai sejak dini sehingga mahasiswa bisa membedakan perbuatan-perbuatan mana yang korupsi ketika sudah terjun ke dunia kerja. Ia menjelaskan kebanyakan penyelenggara negara terjebak dalam perbuatan korup saat mereka menjabat sebuah jabatan.
"Korupsi kan terjadi karena ada niat dan kesempatan. Niat itu bisa dianalogikan dengan perilaku pejabat, sedangkan kesempatan itu sistem," jelasnya di Jakarta.
Untuk itu, ia mengimbau agar Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) secara proaktif memasukkan pelajaran antikorupsi ke dalam kurikulum di perguruan tinggi. Sebab, imbuhnya, Depdiknas merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk itu. "KPK kan nggak mungkin proaktif. Kita hanya bisa mengimbau," ujar Antasari.
Sementara itu Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan mengatakan pembekalan antikorupsi sejak dini memang harus dilakukan agar mahasiswa bisa dibekali sebelum masuk dunia kerja.
Untuk itu, pihaknya telah memulai menerapkan pendidikan anti korupsi sebagai mata kuliah dasar umum (MKDU).
"Biasanya mata kuliah pengenalan korupsi ini hanya ada di fakultas hukum sebagai mata kuliah pilihan. Tapi, kita terapkan sebagai mata kuliah wajib," ujarnya. (sumber artikel)
Menurutnya, pemberantasan korupsi harus dimulai sejak dini sehingga mahasiswa bisa membedakan perbuatan-perbuatan mana yang korupsi ketika sudah terjun ke dunia kerja. Ia menjelaskan kebanyakan penyelenggara negara terjebak dalam perbuatan korup saat mereka menjabat sebuah jabatan.
"Korupsi kan terjadi karena ada niat dan kesempatan. Niat itu bisa dianalogikan dengan perilaku pejabat, sedangkan kesempatan itu sistem," jelasnya di Jakarta.
Untuk itu, ia mengimbau agar Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) secara proaktif memasukkan pelajaran antikorupsi ke dalam kurikulum di perguruan tinggi. Sebab, imbuhnya, Depdiknas merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk itu. "KPK kan nggak mungkin proaktif. Kita hanya bisa mengimbau," ujar Antasari.
Sementara itu Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan mengatakan pembekalan antikorupsi sejak dini memang harus dilakukan agar mahasiswa bisa dibekali sebelum masuk dunia kerja.
Untuk itu, pihaknya telah memulai menerapkan pendidikan anti korupsi sebagai mata kuliah dasar umum (MKDU).
"Biasanya mata kuliah pengenalan korupsi ini hanya ada di fakultas hukum sebagai mata kuliah pilihan. Tapi, kita terapkan sebagai mata kuliah wajib," ujarnya. (sumber artikel)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar